Karya Jurnalis|Papua
Ketua Dewan Adat Wilayah Doberay,Paul Finsen Mayor berharap Gubernur Papua Barat dan Para Bupati/walikota untuk menyelesaikan status P3 untuk tenaga honorer yang sudah di angkat tapi belum memiliki nomor induk pegawai ( NIP ).
Kami juga mendukung dan mendorong tenaga honorer yang belum diangkat yang masih ada “berlabuh” dijajaran Pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten kota di Papua Barat agar segera diproses ke Menpan RB sesuai dengan pernyataan Menpan RB beberapa waktu lalu di media nasional ( TV one) bahwa pada tahun 2021. Hal ini disampaikan Paul Finsen Mayor melalui keterangan tertulis kepada media ini, Minggu, (1/3).
“Pemerintah menyediakan formasi CPNS lebih banyak daripada tahun sebelumnya,”harapnya.
“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pembangunan yang menguntungkan masyarakat adat Papua di Wilayah III Doberay Papua Barat,”tuturnya.
Hal ini juga untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat adat Papua yakni menjadi Tuan di Negeri sendiri.
Terutama terkait dengan hak hak dasar masyarakat adat Papua yakni mendapatkan penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Papua seperti tercantum dalam pasal 43 undang-undang no 21 tahun 2001.
Yakni Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib hukumnya memperhatikan hak hak dasar masyarakat adat Papua seperti halnya keberpihakan atau diskriminasi positif perlindungan penghormatan dan pemberdayaan hak hak dasar masyarakat adat Papua diatas Negerinya sendiri.
Perlu diketahui bahwa Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikhususkan adalah hak hak dasar masyarakat adat Papua sehingga ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam rangka pembangunan diatas Tanah Papua ini.(timred)
