Penunjukan PLH Gubernur Papua, Perang Kelas Sesama OAP dan Pengalihan Isu Soal Otsus

JAYAPURA, KARYAJURNALISTerkait penunjukan Pelaksana harian (PLH) Gubernur Papua oleh menteri dalam negeri (Mendagri) adalah bentuk pengalihan isu dengan berjalannya revisi UU Otsus dan taktik Jakarta adu domba elit lokal di Tanah Papua.

“Waspada taktik divide et impera Jakarta: dualisme sistem (termasuk kudeta) dan pemekaran di Papua. Demikian tegas Aktivis HAM Indonesia, Veronica Koman, saat diwawancara media karyajurnalis.com, Minggu (27/6).

Koman menjelaskan, Menurut Frantz Fanon, salah satu strategi utama kolonial adalah menciptakan kelas elite dari kaum yang dijajah, supaya kaum tersebut baku ribut sendiri. Kelompok elite ini dipelihara, serta akan dibuat terlena dan bermimpi menjadi seperti si penjajah, baik secara penampilan maupun watak.

“Jakarta awalnya menciptakan elite Papua supaya terjadi perang kelas antara Orang Papua sendiri. Kini di antara elite Papua juga dipecah supaya betul-betul tidak ada kekuatan melawan Jakarta yang akan memaksakan perpanjangan Otsus—pertikaian di dalam pertikaian,”tutur Veronica.

“Pertanyaannya, apakah akar rumput Papua akan terseret permainan Jakarta?
Atau akar rumput Papua akan bersatu fokus melawan musuh bersama yang lebih besar yaitu menolak perpanjangan Otsus dan kolonialisme Jakarta? Hal itu disampaikan Veronica Koman melalui akun facebooknya. Minggu, (27/6).

Sementara itu, Tokoh birokrasi Papua, Mando Mote ,S. IP mengatakan, penunjukan PLH Gubernur Papua adalah upaya pengalihan isu jalannya pembahasan Otsus. Katanya melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Minggu, (27/6).

“bisa diduga bahwa penunjukan Plh Gubernur Papua itu, sebagai bagian dari pengalihan isu terhadap jalannya revisi UU Otsus di DPR RI,”jelasnya.

Lanjutnya, Rakyat Papua tetap melihat dan menanggapi pada jalannya Otsus dari pada sikapi masalah PLH Gubernur.
“lebih baik demo besar besaran terhadap pembahasan Otsus di Jakarta yang sepihak dari pada sibuk dengan PLH Gubernur Papua,”tutur pamong Papua itu.

Tak ada untungnya bagi masyarkat Papua soal penunjukam PLH Gubernur Papua.

“Masyarakat harus lebih jelih simak persoalan pembahasan otsus dibandingkan sikapi masalah penunjukan PLH Gubernur Papua,” tutup Mandos.

JEKIKOM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *