Karyajurnalis – Jakarta
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) versi Sibolangit Sumatera Utara, mengadakan konferensi pers terkait penjelasan tentang urgensi KLB Sibolangit di DPP Partai Demokrat, di jalan Terusan Lembang no. D54, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021) siang.
Motor penggerak KLB Partai Demokrat versi Sibolangit, Jhoni Allen Marbun membongkar kebobrokan kepemimpinan dinasti Cikeas, hingga terjadinya krisis kepemimpinan di internal Partai.
“AHY tidak bisa memimpin partai dengan baik. Dia selalu menjaga jarak dengan kader, khususnya dengan pengurus daerah dan cabang. Akibatnya terjadi penyumbatan aspirasi dan kebuntuhan komunikasi yang mestinya berjalan baik.” ujar Jhoni didepan awak media.
Jhoni melanjutkan, bahwa sejak SBY menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat selalu manarik iuran bulanan dari anggota legislatif. Hal ini tentu membuat sakit hati para kader yang telah berjuang untuk mendapatkan kursi di pemerintahan, guna membesarkan Partai Demokrat.
“Sebelumnya, tidak pernah ada pungutan wajib bulanan dari para kader. Tapi dimasa kepemimpinan SBY, di legislatif, anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota selalu dipungut iuran. Parahnya, SBY tidak pernah membuat laporan keuangan. Tidak ada akuntabilitas, termaksud KLB PD 2015 dan kongres PD 2020 tak ada laporan keuangan.” tegasnya.
Dibeberkan Jhoni kembali, bahwa SBY membangun tirani politik ssbagai penguasa tunggal, agar mempertahankan kerajaannya melalui AD/ART yang mematikan demokrasi dan hak anggota. SBY membangun kekuasaan absolut keluarga, tercermin dengan bukti kudeta terhadap kewenangan anggota dan kader partai.
“Bisa dilihat, mulai dari SBY, AHY dan Ibas yang memegang posisi penting dalam struktur partai Demokrat.” tutur Jhoni.
Akibat semena-mena, merubah AD/ART dan peraturan organisasi serta melanggar undang-undang parpol. Maka, KLB Deli Serdang menganulir dan membatalkan, seraya mengembalikan undang-undang parpol sesuai AD/ART tahun 2005.
“KLB Deli Serdang, meminta dan meminang Jendral (purn.) Dr. H. Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.” tutup anggota DPR, Jhoni Allen Marbun didepan media.
(Michael)