KARYAJURNALIS.COM ]] JAKARTA — Kegaduhan internal PLN kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah pegawai PLN secara terbuka mendesak pencopotan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, melalui sebuah petisi online.
Dalam petisi tersebut, para pegawai menuding sejumlah dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Darmawan, mulai dari penggunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi hingga dugaan KKN dalam proses pengadaan.
Dugaan-dugaan tersebut, menurut para pegawai, telah merugikan perusahaan dan berdampak negatif pada kinerja PLN. Selain itu, para pegawai juga menyoroti kebijakan-kebijakan Darmawan yang dinilai merugikan pegawai, seperti pembentukan subholding dan pengurangan tunjangan.
“Kami butuh bantuan para pembaca petisi ini untuk membantu kami, agar PLN lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat Indonesia,” tulis para penggagas petisi.
Di sisi lain, Darmawan Prasodjo baru saja diperpanjang masa jabatannya sebagai Direktur Utama PLN oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, keputusan ini justru memicu reaksi negatif dari sejumlah pihak internal PLN.
Sementara itu, munculnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan menjadi superholding bagi sejumlah BUMN, termasuk PLN, turut mewarnai dinamika internal PLN. Darmawan Prasodjo dikabarkan tengah berupaya untuk mengamankan posisinya dan terlibat dalam manajemen Danantara.
Konflik internal di PLN ini tentu saja menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya peran PLN dalam menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan kinerja PLN tetap optimal. (ITS)
