KARYAJURNALIS.COM ]] KAB.BOGOR — Kuatnya dugaan adanya pengaturan bersama antara peserta tender pada 6 (enam) paket pekerjaan JIJ (Jalan Irigasi dan Jaringan) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Bogor sebesar Rp15.640.369.750,00. Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Barat TA.2022.
BPK dalam LHP nya menjelaskan, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) TA. 2022 (audit) menyajikan realisasi belanja modal JIJ (Jalan Irigasi dan Jaringan) sebesar Rp556.751.710.894,00 atau mencapai 87,97,℅ dari anggaran sebesar Rp632.910.553.342,00. Realisasi belanja tersebut diantaranya sebesar Rp. 15.640.369.750,00 digunakan untuk melaksanakan enam paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUPR.
Selain itu, LHP Kepatuhan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA.2022 (s.d 30 November 2022) Nomor 40/LHP/XVIII.BDG/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 diantaranya mengungkapkan pelaksanaan 44 paket pekerjaan Belanja Modal JIJ pada dinas PUPR tidak sesuai kontrak sebesar Rp5.453.551.984, 00.
Dalam temuannya BPK Jabar merincikan 6 (enam) paket pekerjaan tersebut yaitu:
1. Peningkatan Jalan Pasar Dramaga-Petir Kec. Dramaga- Rp. 3.914.417.000,00, dengan pemenang tender CV. Pardi Eka
2. Peningkatan Jalan Janala-Lebak Wangi Kec.Rumpin-Rp.3.977.504.000,00, dengan pemenang tender CV. Pesona Duta Karya
3. Peningkatan Jalan Bagoang-Jagabaya Kec.Parung Panjang-Rp.2.994.049.750.00, dengan pemenang tender CV. Aspera Putra Jaya
4.Peningkatan Jalan Jonggol-Sukamakmur-Rp.2.949.823.000, 00, dengan pemenang tender CV. Alpe Putra
5. Peningkatan Jalan Cibentang-Gunung Sindur Kec.Gunung Sindur-Rp. 2.874.490.000,00, dengan pemenang tender CV. Aspera Putra Jaya
6. Peningkatan Jalan Sukaluyu-Ciapus Kec.Tamansari-Rp.2.884.490.000, 00, dengan pemenang tender CV.Aspera Putra Jaya.
Apa yang menjadi temuan BPK Jawa Barat tersebut turut disoroti Center for Budget Analysis (CBA). Dalam catatannya, Center for Budget Analysis (CBA) melihat adanya indikasi kuat dugaan tindak pidana pada 6 paket pekerjaan tersebut.
” Enam paket pekerjaan di atas semuanya di bawah tanggungjawab dinas PUPR Pemkab Bogor dengan total nilai kontrak sebesar Rp.19.594.773.750.,” terang Jajang selaku koordinator CBA dalam keterangan tertulisnya kepada media, Jumat (17/11/23).
Dugaan modus yang ditemukan, kata Jajang, berupa indikasi pengaturan bersama antara peserta tender. Diduga proses tender hanya formalitas belaka dan sejak awal pemenang tender sudah diatur oleh oknum pejabat Pemkab Bogor.
“Hal ini terlihat dari jumlah perusahaan peserta tender dalam proses lelang yang sangat sedikit antara 19 dan 18 peserta dalam pelaksanaan lelang 6 paket pekerjaan tersebut. Minimnya perusahaan yang ikut serta dalam lelang diduga karena kesengajaan, lelang dibuat tertutup dan perusahaan yang ikut serta diduga sudah saling kenal,” sambungnya.
Kemudian penentuan Pagu dan HPS serta nilai proyek yang disepakati dengan pemenang tender sangat tidak wajar. Contohnya, pagu dan HPS keenam paket pekerjaan sama persis, idealnya antara pagu dan HPS harus ada selisih demi efisiensi APBD.
Lebih parah lagi, lanjut Jajang, antara pagu dan nilai kontrak yang disepakati terdapat selisih yang sangat kecil, bahkan ada satu pekerjaan yang Pagu HPS dan nilai kontraknya sama persis, yakni Proyek peningkatan Jalan Bagoang-Jagabaya Kec.Parung Panjang Rp 2.994.049.750. Hal ini jelas pemborosan anggaran dan dampaknya kerugian keuangan negara.
Terakhir, dari 6 paket pekerjaan bermasalah, 3 diantaranya dimenangkan oleh 1 perusahaan yang sama yakni CV. Aspera Putra Jaya. Total nilai proyek yang dimenangkan oleh CV. APJ sebesar Rp 8, 5 miliar.
“Berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis meminta Aparat Penegak Hukum khususnya Kejari Kabupaten Bogor untuk segera melakukan penyelidikan atas, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor sebagai Pengguna Anggaran,” tegas koordinator CBA tersebut.
(***)
